Untuk CV konstruksi, jika ingin membuat SBU (Sertifikat Badan Usaha) SP015, maka perlu membuat CV baru. SBU SP015 merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut memenuhi syarat sebagai badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi.

Untuk membuat SBU SP015, perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Memiliki izin usaha dan perijinan yang sesuai dengan bidang usaha konstruksi.

  2. Memiliki peralatan dan tenaga kerja yang memadai sesuai dengan bidang usaha konstruksi.

  3. Memiliki bukti kepemilikan atau sewa tempat usaha yang sesuai dengan bidang usaha konstruksi.

  4. Memiliki sistem manajemen mutu yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR.

Jika perusahaan telah memenuhi persyaratan di atas, maka perusahaan tersebut dapat membuat CV baru untuk membuat SBU SP015. Dalam CV tersebut, perusahaan harus mencantumkan informasi mengenai izin usaha, perijinan, peralatan, tenaga kerja, tempat usaha, serta sistem manajemen mutu yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, CV tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemberian SBU SP015.

 
 
 

Peraturan Lembaga Penyelenggara Jaminan Kontruksi (LPJK) tentang SBU (Sertifikat Badan Usaha) adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kontruksi. Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian, pemeliharaan, dan pencabutan SBU yang dikeluarkan oleh LPJK.

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016, SBU adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJK yang menyatakan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan untuk menjadi penyelenggara jaminan konstruksi. SBU dikeluarkan untuk masing-masing bidang usaha konstruksi, seperti konstruksi bangunan, konstruksi teknik sipil, dan lain-lain.

Untuk memperoleh SBU, badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Memiliki izin usaha dan perijinan yang sesuai dengan bidang usaha konstruksi.

  2. Memiliki peralatan dan tenaga kerja yang memadai sesuai dengan bidang usaha konstruksi.

  3. Memiliki bukti kepemilikan atau sewa tempat usaha yang sesuai dengan bidang usaha konstruksi.

  4. Memiliki sistem manajemen mutu yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK.

Setelah memenuhi persyaratan di atas, badan usaha dapat mengajukan permohonan SBU ke LPJK. LPJK akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan dan memberikan SBU jika badan usaha tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan SBU (Sertifikat Badan Usaha) merupakan dua dokumen yang digunakan untuk mengatur kegiatan usaha. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengatur kegiatan usaha, namun ada beberapa perbedaan antara SIUP dan SBU. Berikut ini adalah perbedaan antara SIUP dan SBU:

  1. SIUP merupakan izin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan setempat untuk mengatur kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, sedangkan SBU merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengatur kegiatan usaha dalam bidang konstruksi.

  2. SIUP dikeluarkan untuk semua jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan, sedangkan SBU hanya dikeluarkan untuk usaha yang bergerak di bidang konstruksi.

  3. SIUP harus diperbaharui setiap tahun, sedangkan SBU hanya perlu diperbaharui setiap 5 tahun sekali.

  4. Persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan SIUP dan SBU juga berbeda. Untuk mendapatkan SIUP, badan usaha harus memiliki izin usaha dan perijinan yang sesuai dengan bidang usaha perdagangan, sedangkan untuk mendapatkan SBU, badan usaha harus memiliki izin usaha dan perijinan yang sesuai dengan bidang usaha konstruksi, serta memiliki peralatan dan tenaga kerja yang memadai sesuai dengan bidang usaha konstruksi, bukti kepemilikan atau sewa tempat usaha yang sesuai dengan bidang usaha konstruksi, dan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR.SIUP dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan setempat, sedangkan SBU dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK).

  5. Dengan demikian, SIUP dan SBU merupakan dua dokumen yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengatur kegiatan usaha. Namun, ada beberapa perbedaan antara SIUP dan SBU, seperti bidang usaha yang ditangani, periode pembaruan, persyaratan yang dibutuhkan, dan instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut.

Untuk melakukan konversi SBU (Sertifikat Badan Usaha) dari bentuk fisik menjadi bentuk digital, badan usaha harus melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

  1. Mengajukan permohonan konversi SBU ke Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK). Permohonan dapat diajukan secara online melalui situs resmi LPJK atau dapat juga diajukan secara langsung ke kantor LPJK terdekat.

  2. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses konversi SBU. Dokumen yang harus disiapkan antara lain adalah fotokopi SBU asli, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi izin usaha dan perijinan yang sesuai dengan bidang usaha konstruksi, dan fotokopi surat keterangan domisili perusahaan.

  3. Menunggu proses verifikasi dokumen yang telah diajukan oleh LPJK. LPJK akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan untuk konversi SBU.

  4. Setelah dokumen yang diajukan dinyatakan valid, LPJK akan mengeluarkan SBU digital yang bisa diakses melalui akun resmi LPJK. SBU digital tersebut akan menggantikan SBU fisik yang sebelumnya dikeluarkan oleh LPJK. Mencetak SBU digital yang telah dikeluarkan oleh LPJK untuk digunakan sebagai bukti kepemilikan SBU. Badan usaha juga dapat menyimpan SBU digital tersebut dalam bentuk file elektronik untuk digunakan sebagai bukti kepemilikan SBU dalam bentuk digital.

  5. Dengan melakukan konversi SBU dari bentuk fisik menjadi bentuk digital, badan usaha dapat lebih mudah dan praktis dalam mengakses dan menggunakan SBU. Selain itu, badan usaha juga dapat menghemat biaya dan waktu dalam mengurus dan menyimpan SBU fisik. Namun, badan usaha harus tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan SBU digital yang telah dikeluarkan oleh LPJK agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pemalsuan SBU.

Tata cara evaluasi SBU (Sertifikat Badan Usaha) adalah sebagai berikut:

  1. Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) mengeluarkan surat evaluasi SBU kepada badan usaha yang telah memiliki SBU sebelumnya. Surat evaluasi tersebut berisi informasi tentang jadwal evaluasi SBU yang akan dilakukan oleh LPJK.

  2. Badan usaha yang menerima surat evaluasi SBU harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses evaluasi SBU. Dokumen yang harus disiapkan antara lain adalah fotokopi SBU asli, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi izin usaha dan perijinan yang sesuai dengan bidang usaha konstruksi, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan, serta laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

  3. Badan usaha menyerahkan dokumen yang telah disiapkan kepada LPJK pada saat jadwal evaluasi yang telah ditentukan. LPJK akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan untuk di-evaluasi.Setelah dokumen yang diajukan dinyatakan valid, LPJK akan melakukan evaluasi terhadap kualitas dan kompetensi perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha di bidang konstruksi. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai kriteria yang telah ditetapkan oleh LPJK, seperti jenis dan jumlah proyek yang telah dikerjakan, kualitas hasil pekerjaan, serta sistem manajemen mutu yang digunakan perusahaan.Setelah evaluasi selesai, LPJK akan memberikan hasil evaluasi kepada badan usaha. Hasil evaluasi tersebut berisi informasi tentang apakah perusahaan memenuhi persyaratan untuk memperpanjang masa berlaku SBU atau tidak.Jika perusahaan memenuhi persyaratan untuk memperpanjang masa berlaku SBU, LPJK akan mengeluarkan SBU baru yang berlaku selama 5 tahun ke depan. Namun, jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SBU, LPJK akan memberikan sanksi berupa peringatan atau pencabutan SBU.

  4. Evaluasi SBU merupakan proses yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa badan usaha yang memiliki SBU tersebut tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK dalam melakukan kegiatan usaha di bidang konstruksi.

Untuk dapat mengikuti lelang di bidang konstruksi, badan usaha harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di antaranya adalah:

  1. Memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penyelenggara Jaminan Kontruksi (LPJK). SBU merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PUPR dalam melakukan kegiatan usaha di bidang konstruksi.

  2. Memiliki izin usaha dan perijinan yang sesuai dengan bidang usaha konstruksi yang akan diajukan dalam lelang. Misalnya, jika badan usaha akan mengikuti lelang pekerjaan konstruksi bangunan gedung, maka badan usaha harus memiliki izin usaha yang sesuai dengan bidang tersebut, seperti izin usaha konstruksi bangunan gedung.

  3. Memiliki Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan (BKPM) yang menyatakan bahwa badan usaha tersebut telah terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah.

  1. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan yang masih berlaku. Surat keterangan domisili perusahaan merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki alamat kantor yang sah dan telah terdaftar di wilayah kerja pemerintah setempat.

  2. Memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Laporan keuangan perusahaan merupakan dokumen yang menyajikan informasi tentang keadaan keuangan perusahaan, seperti pendapatan, biaya, dan laba/rugi. Laporan keuangan perusahaan harus telah diaudit oleh akuntan publik untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya.

  3. Memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang konstruksi yang akan diajukan dalam lelang. Tenaga ahli merupakan orang yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang konstruksi yang akan diajukan dalam lelang. Badan usaha harus memiliki tenaga ahli yang kompeten untuk dapat mengikuti lelang di bidang konstruksi tersebut.

Dengan memenuhi semua persyaratan tersebut, badan usaha dapat mengikuti lelang di bidang konstruksi yang telah ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Klasifikasi SBU (Sertifikat Badan Usaha) Spesialis merupakan klasifikasi yang diberikan kepada perusahaan yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam melakukan kegiatan usaha di bidang konstruksi tertentu. Klasifikasi SBU Spesialis dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

  1. SBU Spesialis Struktur (SP-015) SBU Spesialis Struktur diberikan kepada perusahaan yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam melakukan pekerjaan konstruksi struktur, seperti pembuatan pondasi, dinding, lantai, dan atap bangunan.

  2. SBU Spesialis Mekanikal dan Elektrikal (SP-016) SBU Spesialis Mekanikal dan Elektrikal diberikan kepada perusahaan yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam melakukan pekerjaan konstruksi mekanikal dan elektrikal, seperti pemasangan pipa, instalasi pendingin, dan instalasi listrik.

  3. SBU Spesialis Arsitektur (SP-017) SBU Spesialis Arsitektur diberikan kepada perusahaan yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam melakukan pekerjaan konstruksi arsitektur, seperti pembuatan desain dan rancangan bangunan.

  4. SBU Spesialis Sipil (SP-018) SBU Spesialis Sipil diberikan kepada perusahaan yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam melakukan pekerjaan konstruksi sipil, seperti pembuatan jalan, saluran air, dan gedung.

  5. SBU Spesialis Interior (SP-019) SBU Spesialis Interior diberikan kepada perusahaan yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam melakukan pekerjaan konstruksi interior, seperti pembuatan desain dan rancangan interior bangunan.

  6. SBU Spesialis Lainnya (SP-020) SBU Spesialis Lainnya diberikan kepada perusahaan yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam melakukan pekerjaan konstruksi di bidang lainnya yang tidak tercantum dalam klasifikasi SBU Spesialis di atas.

  7. Semua perusahaan yang memiliki SBU Spesialis harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) sesuai dengan bidang usaha konstruksi yang dimiliki. Persyaratan tersebut diantaranya adalah memiliki izin usaha yang sesuai, Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku, surat keterangan domisili perusahaan yang masih berlaku, laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik, dan memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang konstruksi yang dimiliki. Dengan memenuhi semua persyaratan tersebut, perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan SBU Spesialis sesuai dengan bidang usaha konstruksi yang dimiliki.

Ruang lingkup SBU (Sertifikat Badan Usaha) adalah segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan di bidang konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pekerjaan konstruksi. Ruang lingkup SBU dapat dibedakan menjadi dua, yaitu SBU Umum dan SBU Spesialis.

SBU Umum adalah SBU yang diberikan kepada perusahaan yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam melakukan kegiatan usaha di seluruh bidang konstruksi, tanpa terbatas pada bidang tertentu. SBU Umum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan SBU Spesialis.

SBU Spesialis adalah SBU yang diberikan kepada perusahaan yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam melakukan kegiatan usaha di bidang konstruksi tertentu, seperti pembuatan pondasi, instalasi listrik, dan desain interior bangunan. SBU Spesialis memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas dibandingkan dengan SBU Umum, karena hanya berlaku untuk bidang konstruksi tertentu saja.

Untuk tahun 2022, ruang lingkup SBU tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ruang lingkup SBU tetap berlaku untuk seluruh kegiatan usaha di bidang konstruksi, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat spesialis. Perusahaan yang memiliki SBU dapat mengikuti lelang

Perusahaan yang memiliki SBU dapat mengikuti lelang di bidang konstruksi yang sesuai dengan ruang lingkup SBU yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki SBU Umum dapat mengikuti lelang di seluruh bidang konstruksi, sedangkan perusahaan yang memiliki SBU Spesialis hanya dapat mengikuti lelang di bidang konstruksi yang sesuai dengan spesialisasi yang dimiliki.

Untuk dapat mengikuti lelang di bidang konstruksi, perusahaan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Lembaga Penyelenggara Jaminan Kontruksi (LPJK). Persyaratan tersebut diantaranya adalah memiliki izin usaha yang sesuai, Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku, surat keterangan domisili perusahaan yang masih berlaku, laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik, dan memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang konstruksi yang akan diajukan dalam lelang.

Dengan memiliki SBU yang sesuai, perusahaan konstruksi dapat mengikuti lelang di bidang konstruksi yang sesuai dengan ruang lingkup SBU yang dimiliki. Selain itu, perusahaan juga dapat memperoleh kepercayaan dari pihak pengelola lelang dan calon pembeli jasa konstruksi, karena memiliki sertifikat yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keahlian dan kompetensi di bidang konstruksi yang diajukan dalam lelang. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan peluang untuk memenangkan lelang di bidang konstruksi yang sesuai dengan ruang lingkup SBU yang dimiliki.

SBU (Sertifikat Badan Usaha) adalah sertifikat yang diberikan kepada perusahaan yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam melakukan kegiatan usaha di bidang konstruksi. SBU dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) setelah perusahaan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. SBU berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali jika perusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

SBM (Surat Bersedia Melaksanakan) adalah surat yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersedia melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen lelang. SBM dikeluarkan berdasarkan permintaan dari pihak pengelola lelang yang akan mengadakan lelang di bidang konstruksi. SBM hanya berlaku untuk jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang dan tidak dapat diperpanjang.

Benar, SBU sejak tahun 2020 resmi dikeluarkan Oleh LPJK Nasional tidak lagi di keluarkan oleh LPJK Daerah.

Sebagai standar internasional untuk sistem manajemen mutu, ISO 9001 menyediakan beberapa persyaratan umum untuk sistem manajemen mutu yang efektif. Namun, fitur-fitur yang spesifik dari suatu sistem manajemen mutu dapat bervariasi tergantung pada perusahaan dan industri tertentu. Beberapa fitur umum yang dapat ditemukan pada software ERP yang sesuai dengan standar ISO 9001 adalah:

  1. Pencatatan dan pelacakan dokumen: Software ini biasanya memiliki fitur untuk mengelola dan melacak dokumen kritis seperti spesifikasi produk, instruksi kerja, dan laporan audit.

  2. Pelacakan produk dan material: Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk melacak produk dan material yang digunakan dalam produksi, termasuk asal, jumlah, dan tanggal kadaluwarsa.

  3. Pelacakan pemasok: Software ini biasanya mencakup fitur untuk mengelola dan mengevaluasi pemasok, termasuk menilai kinerja dan mengelola kontrak.

  4. Pelacakan kinerja: Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk melacak dan menganalisis kinerja internal, termasuk produktivitas, tingkat kesalahan, dan kepuasan pelanggan.

  5. Pelaporan dan analisis: Software ERP yang sesuai dengan standar ISO 9001 biasanya menyediakan fitur untuk menghasilkan laporan dan analisis yang berguna untuk mengukur kinerja perusahaan dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan.

  6. Pengelolaan komplain: Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk mencatat, mengelola, dan menindaklanjuti komplain pelanggan, serta mengidentifikasi dan menangani masalah yang mungkin terjadi.

  7. Manajemen perubahan: Fitur ini membantu perusahaan mengelola perubahan apa pun yang terjadi dalam sistem manajemen mutu, termasuk meninjau dan menyetujui perubahan yang diusulkan, mencatat perubahan yang telah disetujui, dan memastikan bahwa perubahan tersebut dilaksanakan secara efektif.

ISO 9001 merupakan standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO). Berikut ini beberapa istilah dan definisi yang sering digunakan dalam standar ini:

  1. Sistem manajemen mutu: Sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan, dengan tujuan mencapai kepuasan pelanggan dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

  2. Persyaratan: Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan, baik yang ditetapkan oleh pelanggan maupun yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

  3. Kepuasan pelanggan: Tingkat kesesuaian antara kebutuhan dan harapan pelanggan dengan produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan.

  4. Audit mutu: Proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja sistem manajemen mutu perusahaan dan memastikan bahwa persyaratan yang berlaku dipenuhi.

  5. Dokumen: Informasi tertulis yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem manajemen mutu perusahaan, termasuk spesifikasi produk, instruksi kerja, dan laporan audit.

  6. Rekaman: Dokumen yang mencatat hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk produksi, pembelian, dan pelatihan. Rekaman ini digunakan untuk mengukur kinerja dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan.

  7. Penjaminan mutu: Proses yang digunakan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang diberikan memenuhi persyaratan yang berlaku. Penjaminan mutu dapat mencakup inspeksi, pengujian, dan verifikasi.

  8. Manajemen perubahan: Proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengontrol perubahan apa pun yang terjadi dalam sistem manajemen mutu, termasuk meninjau dan menyetujui perubahan yang diusulkan, mencatat perubahan yang telah disetujui, dan memastikan bahwa perubahan tersebut dilaksanakan secara efektif.

Hubungi Kami
1
Saya ingin membuat SKK, SBU & ISO
Hubungi Kami
1
Saya ingin membuat SKK, SBU & ISO