Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN): Mendorong Pertumbuhan Industri Lokal

TKDN Pengertian dan Kegunaannya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah menggantikan aturan yang lama, yaitu UU Nomor 18 Tahun 1999. UU Jasa Konstruksi yang baru tidak hanya mengatur usaha jasa konstruksi, melainkan juga mengatur rantai pasokan (Supply Chain Management) sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan.

Dalam rantai pasokan dalam negeri, perhatian terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi sangat penting. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Perindustrian memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan TKDN pada pelaksanaan kontrak konstruksi di kedua kementerian tersebut. TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang atau jasa di lingkungan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.

Pengertian TKDN

TKDN adalah nilai persentase dari komponen produksi dalam negeri, termasuk biaya pengangkutan, yang ditawarkan dalam penawaran harga barang maupun jasa. TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa di beberapa instansi pemerintahan.

Dalam industri manufaktur, perusahaan didorong oleh pemerintah untuk terus meningkatkan penggunaan Komponen Dalam Negeri, terutama dalam proyek-proyek Engineering Procurement & Construction (EPC). Meskipun bahan bakunya berasal dari luar negeri, perakitannya dilakukan di dalam negeri. Pemerintah memberikan insentif terhadap TKDN tertentu yang dimasukkan dalam proses produksi pada berbagai jenis industri.

Dasar Hukum Penerapan TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia, dasar hukum penerapan TKDN mengacu pada:

  1. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika ada penyedia yang menawarkan produk dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%. Produk dengan syarat ini dianggap sebagai produk dalam negeri yang layak diberikan preferensi.

  2. Pasal 66 ayat (5) Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pengadaan barang impor dapat dilakukan jika barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

  3. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (untuk sektor perindustrian): Mengatur lebih lanjut tentang TKDN dalam Pasal 85, 86, 87, dan 88.

  4. Permen Perindustrian No. 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

  5. Permen Perindustrian No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  6. Permenprin No. 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang telah diubah dengan Permenprin No. 5 Tahun 2017.

Penerapan TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk mendorong pemberdayaan industri dalam negeri, pemerintah perlu meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Beberapa peraturan telah diterbitkan yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri oleh:

  1. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah jika sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, pinjaman, atau hibah dari dalam negeri (DN) atau luar negeri (LN).

  2. BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, melalui pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta, atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Pemerintah berharap agar proyek-proyek yang akan dilaksanakan dalam Pengadaan Barang/Jasa lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Selain mempertimbangkan aspek teknis dan harga, penawaran peserta pengadaan barang/jasa juga dinilai berdasarkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang terkandung dalam barang maupun jasa yang ditawarkan oleh penyedia/rekanan.

Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan TKDN oleh Kementerian PUPR. Hal ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor di bidang jasa konstruksi. Sosialisasi kebijakan TKDN, tata cara perhitungan dan pengawasan TKDN jasa konstruksi, penetapan batas minimal TKDN infrastruktur PUPR, dan pengadaan barang dan jasa yang mewajibkan TKDN tinggi menjadi fokus dalam upaya meningkatkan TKDN.

Penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri. Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri. Menteri juga dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada industri tertentu.

Pemerintah memberikan fasilitas berupa preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa, serta sertifikasi tingkat komponen dalam negeri. Preferensi harga diberikan berdasarkan TKDN, di mana barang/jasa dengan TKDN paling rendah 25% mendapatkan preferensi harga. Preferensi harga tertinggi 25% diberikan kepada barang/jasa, sementara preferensi harga tertinggi 7,5% diberikan untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional, di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.

Manfaat Penerapan TKDN

Penerapan kebijakan TKDN memberikan sejumlah keuntungan, baik bagi pelaku industri maupun pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaatnya:

  1. Terciptanya lapangan kerja baru. Dengan terus beroperasinya industri dalam negeri, akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Selain itu, sektor pendukung industri dalam negeri seperti UKM yang menjual makanan, minuman, dan snack kepada karyawan juga akan menggerakkan ekonomi di sekitarnya.

  2. Peningkatan pemasukan pajak penghasilan (PPh) dari produk-produk yang diproduksi di Indonesia. Dengan adanya kebijakan TKDN, produk-produk impor yang sebelumnya tidak dikenakan pajak dapat digantikan dengan produk dalam negeri. Hal ini menguntungkan pemerintah sebagai lembaga penarik pajak.

  3. Terbentuknya rantai pasokan dengan ekosistem yang baik. Kebijakan TKDN mendorong vendor komponen untuk membuka pabrik di Indonesia guna memasok perusahaan perakitan yang beroperasi di dalam negeri.

  4. Potensi Indonesia sebagai basis produksi dan negara ekspor untuk pasar Asia Tenggara dan Asia Afrika. Apabila ekosistem komponen dan perakitan berjalan dengan baik, Indonesia memiliki peluang menjadi pusat produksi dan ekspor bagi wilayah tersebut.

  5. Terwujudnya kesetaraan antara merek lokal dan merek luar dalam hal produksi, kewajiban transaksi dalam rupiah, serta kewajiban PPh.

Dengan penerapan kebijakan TKDN, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan lapangan kerja, dan meningkatkan pemasukan negara melalui sektor pajak.

Baca juga : SBU terbaru 2022

WhatsApp
Facebook
Twitter
Telegram
5/5 - (1 vote)
Daftar ISI
Hubungi Kami
1
Saya ingin membuat SKK, SBU & ISO