SKK konstruksi adalah kependekan dari Surat Kompetensi Kerja bidang konstruksi. SKK yang satu ini berfungsi sebagai surat perizinan resmi dari negara terhadap para tenaga kerja bidang tersebut.

Selanjutnya, SKK para tenaga kerja berdampak kepada perizinan perusahaan tempat mereka bekerja. Tanpa tenaga kerja bersertifikat, perusahaan konstruksi tidak bisa mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi atau IUJK.

Lebih Jauh Mengenal SKK Konstruksi

Awal mulanya, sebutan SKK merupakan pembaruan nama dari dokumen Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT). Peralihan ini juga dibarengi dengan peningkatan kelengkapan data serta sistem terbaru sehingga menjadi lebih valid.

Adapun perubahan dari SKA dan SKT kepada SKK konstruksi 2022 didasarkan kepada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha & Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.

Dalam perusahaan, pegawai yang sudah mempunyai SKK bertugas sebagai Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU konstruksi), Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU), dan Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU). 

SKK menjadi bukti kemampuan dan keahlian seorang pekerja dalam bidang konstruksi. Nantinya, SKK ini dihimpun oleh kontraktor (pemilik perusahaan) atau konsultan untuk mengajukan Sertifikat Badan Usaha atau SBU.

SBU diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Lembaga ini berwenang memberikan perizinan resmi kepada perusahaan konstruksi di Indonesia, baik milik lokal maupun asing.

Mengenal 3 Klasifikasi SKK konstruksi

Sebab menjadi syarat wajib klasifikasi sbu konstruksi 2022, setiap perusahaan kontraktor umumnya mendukung setiap pekerja untuk meningkatkan kualitas SKK mereka. Tiap pekerja juga wajib melakukan pembaruan sebelum masa berlaku habis yaitu 5 tahun.

SKK sendiri memiliki 9 jenjang yang terkelompok dalam 3 klasifikasi. Semakin tinggi jenjang yang Anda miliki, tentu jabaran yang diampu dalam perusahaan juga semakin berat sesuai keahlian. Ketiga klasifikasi SKK adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Operator

Klasifikasi ini dihuni oleh tenaga kerja jenjang 1 sampai 3. Syarat SKK konstruksi jenjang ini adalah pernah menempuh pendidikan dasar atau PBK non-akademik minimal 2 tahun serta lulus tes dari jenjang sebelumnya.

Untuk jenjang 3, tenaga kerja minimal lulus Pendidikan Dasar, SMA, SMK, atau SMK plus. Persyaratan ini hampir sama dengan SKK jenjang 4 yang sudah masuk dalam klasifikasi lebih atas. Perbedaannya terdapat pada lama tempuh pendidikan.

2. Tingkat Teknik atau Analis

SKK jenjang 4 sampai 6 menempati klasifikasi ini. Demi mencapai jenjang 4, seorang tenaga kerja konstruksi minimal harus menempuh pendidikan tingkat SMA minimal 6 tahun, SMK minimal 4 tahun , atau SMK Plus minimal 2 tahun.

Teknisi jenjang 5 mensyaratkan pekerja menempuh pendidikan SMA minimal 12 tahun atau SMK minimal 10 tahun, atau SMK plus minimal 8 tahun. Selain itu, setiap jenjang mengharuskan tenaga kerja sudah lulus dari tes jenjang sebelumnya.

Adapun klasifikasi teknisi atau analis tertinggi adalah jenjang 6 dengan persyaratan: lulus D1 minimal 12 tahun, D2 minimal 8 tahun, dan D3 minimal 4 tahun.

3. Klasifikasi Ahli

Di setiap perusahaan konstruksi, klasifikasi ahli selalu menempati skema jabatan SKK konstruksi. Tentunya, hal ini sebanding dengan pemahaman teori serta pengalaman mereka dalam bidang tersebut.

Ahli SKK jenjang 7 wajib sudah lulus S1, S1 terapan atau D4 terapan minimal 2 tahun. SKK jenjang 8 wajib lulus S1 atau D4 terapan selama 12 tahun dan pendidikan profesi minimal 10 tahun. Jenjang tertinggi wajib menempuh semua pendidikan tersebut dalam jangka lebih lama.

Bagaimana Cara mendapatkan SKK konstruksi?

Demi mendapatkan SKK di bidang konstruksi, terdapat beberapa syarat yang harus Anda persiapkan. Syarat tersebut terdiri dari bentuk dokumen dan kemampuan untuk lulus tes tahap selanjutnya. Adapun persyaratan dokumen yang Anda perlukan secara umum ialah:

1. Kartu Tanda Penduduk atau KTP;
2. Pas foto terbaru;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Bukti ijazah pendidikan terakhir;
5. Surat rekomendasi kenaikan jenjang;
6. Akun e-mail yang aktif;
7.  Nomor telepon.

Pada setiap jenjang SKK, LSP dapat mengajukan permohonan syarat dokumen berbeda-beda. Tidak jarang tenaga kerja memanfaatkan jasa konsultan atau pengacara untuk membantu menyusun berbagai data yang diperlukan.

Selain itu, tenaga konstruksi juga harus melewati uji tes kompetensi yang diawasi secara langsung oleh Lembaga Sertifikasi Profesi konstruksi atau LSP konstruksi. LSP memberikan penilaian bukan berdasarkan angka-angka, namun  sesuai standar kompetensi kerja.

Nantinya, LSP akan menerbitkan surat hasil uji yang ditandatangani langsung oleh Menteri KUPR. Apabila lulus, tenaga kerja berhak mendapatkan SKK yang sudah terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Fungsi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi

Fungsi utama SKK pada dasarnya adalah bukti resmi atas kemampuan pekerja dalam bidang konstruksi. Bagi perusahaan, sertifikat ini menjadi persyaratan wajib untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Selain itu, fungsi SKK adalah:

1. Bentuk ketaatan pekerja terhadap ketentuan undang-undang Menteri PUPR;
2. Menjadi tolak ukur kualitas dan kuantitas tenaga ahli konstruksi di Indonesia;
3. Jaminan tanggung jawab keamanan terhadap masyarakat;
4. Kunci mengembangkan diri dan perusahaan dalam dunia konstruksi, taraf nasional maupun internasional;
5. Legalitas atas kebanggaan diri.

Membincang SKK konstruksi memang cukup menarik, mengingat tenaga ahli di bidang ini masih cukup sedikit. Informasi mengenai peluang bidang konstruksi harus kita sosialisasikan bersama-sama demi pembangunan infrastruktur Indonesia yang lebih baik. Semoga informasi di atas bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda.